melta.org – Sejumlah legislator dari Partai Golkar mendorong pengawasan ketat terhadap proses pemilihan Justice Collaborator (JC). Mereka menilai proses ini perlu berjalan secara transparan, akuntabel, dan adil untuk menjamin integritas sistem hukum dan meningkatkan kepercayaan publik.
Justice Collaborator adalah individu yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap kejahatan besar, seperti korupsi, terorisme, dan kejahatan terorganisasi. Dalam banyak kasus, mereka adalah saksi pelaku yang memberikan keterangan penting demi mengungkap jaringan kejahatan yang lebih luas.
Namun, proses seleksi JC selama ini mendapat sorotan karena dianggap tidak transparan dan rentan terhadap penyalahgunaan.
Sorotan Terhadap Mekanisme Pemilihan JC
Kurangnya Transparansi
Legislator Golkar menyoroti bahwa banyak pemilihan JC dilakukan tanpa prosedur yang jelas. Beberapa kasus bahkan tidak menyertakan publikasi data atau pertimbangan hukum yang rinci.
“Kami khawatir proses ini tidak terbuka. Calon-calon JC seharusnya diproses secara transparan agar publik memahami dasar pemilihannya,” ujar salah satu anggota DPR dari Fraksi Golkar.
Minimnya Akuntabilitas
Selain transparansi, masalah akuntabilitas juga menjadi perhatian. Saat ini, tidak ada sistem pengawasan terpadu yang memantau efektivitas dan integritas JC setelah mereka ditetapkan.
“Kita perlu mekanisme yang bisa mengukur kontribusi mereka terhadap penyidikan. Tanpa itu, sulit menilai apakah JC benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya,” lanjutnya.
Potensi Ketidakadilan
Beberapa aktivis hukum juga menyebutkan bahwa proses pemilihan JC bisa disalahgunakan oleh pelaku kejahatan untuk meringankan hukuman, meski perannya dalam membantu penegakan hukum tidak signifikan.
“Kalau tidak dikontrol, skema JC bisa menjadi alat manipulasi hukum,” kata seorang aktivis dari lembaga antikorupsi.
Tanggapan Publik dan Implikasi Lebih Lanjut
Banyak warga menyambut baik usulan pengawasan ini. Mereka menilai langkah Golkar sebagai sinyal positif dalam upaya reformasi hukum.
“Sudah waktunya proses JC tidak dikelola secara tertutup. Kami ingin tahu siapa yang dibantu dan siapa yang diuntungkan,” tulis seorang warganet di media sosial.
Namun, ada juga suara kritis yang menilai pemerintah dan aparat penegak hukum terlalu lamban merespons isu kelemahan sistem JC. Beberapa aktivis mendesak revisi regulasi yang lebih cepat dan menyeluruh.
Permintaan pengawasan pemilihan Justice Collaborator menegaskan pentingnya keterbukaan dan pengawasan dalam reformasi hukum nasional. DPR, khususnya melalui Fraksi Golkar, mendorong:
-
Revisi aturan pemilihan JC
-
Penerapan standar seleksi berbasis merit
-
Peningkatan pengawasan pasca-penunjukan
-
Publikasi kriteria dan hasil penilaian JC
Langkah ini diharapkan mampu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan menjamin bahwa JC yang terpilih benar-benar berkontribusi dalam upaya slot bet 200 penegakan hukum yang adil.